PALOPO - Ratusan anggota Satuan Tugas (Satgas) Peduli Kota Palopo menyegel kantor Walikota pada hari Senin sebagai bentuk protes terhadap Penjabat Walikota, Asrul Sani. Mereka menuntut Menteri Dalam Negeri untuk segera mengevaluasi Asrul Sani karena mengubah kebijakan terkait insentif Satgas Kelurahan. Insiden ini terjadi setelah kebijakan baru yang menghentikan pembayaran insentif kepada 960 anggota Satgas. Senin, 30 Oktober 2023
Asrul Sani diduga telah memutuskan perubahan ini setelah mengeluarkan kebijakan penyesuaian anggaran dalam APBD Perubahan 2023, yang mempengaruhi pembayaran insentif kepada Satgas Peduli Kota Palopo. Para demonstran menyebut kebijakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan mereka menyerukan agar anggaran insentif dipulihkan dan pembayarannya dilanjutkan.
Muhajir, Jendral Lapangan Aksi, menyampaikan kekecewaan Satgas Peduli Kota atas tindakan tersebut dan menuntut Asrul Sani menjaga netralitasnya selama masa transisi pemerintahan yang menghadapi pemilu dan pemilukada yang akan datang.
Aksi protes ini mencakup lima tuntutan utama, termasuk pengembalian anggaran insentif dan pembayaran yang tertunda serta menjaga netralitas Asrul Sani selama masa kepemimpinannya. Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, para demonstran mengancam akan melanjutkan protes mereka.
Asrul Sani saat ini sedang menghadiri undangan dari Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, dan Asisten II Bidang Pembangunan, Ilham Hamid, menyampaikan bahwa Asrul Sani berencana kembali besok. Ilham mengklarifikasi bahwa tidak ada rencana untuk membubarkan Satgas Kota, dan saat ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sedang melakukan penyesuaian anggaran.
Forum Satgas Peduli Kota berencana untuk melanjutkan aksinya dengan mengunjungi kantor DPRD Palopo sebagai langkah protes berikutnya.(*)