JAKARTA - Rencana pemerintah untuk membuka pendaftaran CPNS 2023 dan PPPK dalam waktu dekat membuat para honorer teknis administrasi gelisah dan khawatir hal ini akan memengaruhi penyelesaian masalah mereka. Nur Baitih, Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Indonesia, menyatakan keprihatinannya bahwa dalam seleksi tersebut tidak ada kekhususan bagi honorer K2, khususnya tenaga teknis administrasi.
Sebanyak tiga kali seleksi PPPK telah dilaksanakan, namun pemerintah tidak memberikan afirmasi untuk honorer tenaga teknis administrasi. Fokus hanya ditujukan kepada guru honorer, tenaga kesehatan (nakes), dan penyuluh. Dalam konteks ini, para honorer teknis administrasi merasa waswas untuk mendaftar pada seleksi CPNS dan PPPK 2023, karena mereka menunggu regulasi penyelesaian honorer yang dijanjikan pemerintah.
Andi Melyani Kahar, Ketua Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi Provinsi Sulawesi Tenggara, juga menyatakan keprihatinannya dan menyarankan agar pemerintah memberlakukan tes observasi kepada honorer K2 dengan masa pengabdian paling lama. Jika tidak ada afirmasi, banyak honorer teknis administrasi berpotensi gagal dalam seleksi PPPK yang cukup sulit.
Para honorer merasa bahwa pembukaan pendaftaran CPNS dan PPPK tahun ini telah memupuskan harapan mereka. Mereka mempertanyakan mengapa pemerintah tidak menyelesaikan mekanisme penyelesaian honorer terlebih dahulu sebelum membuka pendaftaran CPNS dan PPPK. Belum adanya mekanisme tersebut menjadi alasan para honorer untuk mempertanyakan seriusitas pemerintah dalam menangani permasalahan honorer.
MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas dikritik oleh beberapa honorer sebagai tidak serius dalam menangani permasalahan honorer. Para honorer merasa bahwa kebijakan pembukaan CPNS dan PPPK 2023 seakan-akan memainkan nasib mereka. Mereka meminta agar pemerintah menerbitkan surat yang jelas dan tegas terkait tidak adanya pemberhentian massal bagi honorer. Tanpa surat tersebut, honorer merasa khawatir bahwa pemberhentian mereka akan dilakukan sepihak oleh pemerintah atau pemda karena anggaran yang habis.
Para honorer memandang bahwa pembukaan CPNS dan PPPK 2023 tidak hanya melukai perasaan mereka, tetapi juga menyebabkan kekhawatiran akan berakhirnya masa pengabdiannya secara perlahan. Mereka berharap pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan honorer dengan serius dan memberikan kepastian hukum yang jelas terkait status mereka di masa depan.(*)