MALILI,MEDIAKUNEWS — Sekretaris Wilayah, H. Bahri Suli wakili Bupati Luwu Timur sampaikan jawabnya atas Panorama Umum Fraksi-Fraksi DPRD Luwu Timur kepada Ranperda mengenai APBD TA. 2023 di Rapat Pleno DPRD yang dikepalai langsung oleh Ketua DPRD Lutim, Aripin, dikawal Wakil Ketua II, H. Usman Sadik, Selasa (01/11/2022).
Menjawab penglihatan umum Fraksi Hanura, Sekda Lutim menuturkan kalau, berkaitan situasi jembatan Lepa-Lepa Kampung Burau, Dinas PUPR udah kerjakan penyelarasan ke Balai Besar Realisasi Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan serta dilakukan tindakan dengan pengusulan proposal untuk permintaan pengatasan jembatan ke BBPJN Sulawesi Selatan.
"Untuk situasi jalan berlubang dari arah Kecamatan Burau ke Kecamatan Wotu, bisa kami berikan kalau hal semacam itu sebagai wewenang balai dan udah dijalankan koordinir dengan Balai untuk dijalankan pembaruan pada jalan itu," terang Sekda.
Selanjutnya, menjawab penglihatan umum Fraksi PAN terakit saran perabotan USG serta Alat kontrol darah pada tiap-tiap puskesmas, H. Bahri Suli mengatakan jika, buat optimasi servis PKM utamanya service kesehatan ibu benar-benar jadi fokus utama Pemda. "Butuh kami berikan jika TA. 2022, Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur mendapati peruntukan DAK untuk Media PONED yang fokus pada servis kesehatan ibu hamil. Pemda lagi mengusahakan penuhi media dan prasarana kesehatan," ungkapnya.
Untuk kapasitas karyawan, sesuai sama panorama umum Fraksi Fraksi Gerindra, Sekda memaparkan kalau Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur sudah lakukan usaha kenaikan keterdisiplinan karyawan buat menggerakkan kemampuan karyawan yang berbasiskan teknologi. "Berkaitan pengaturan Inflasi sesuai sama panorama umum Fraksi PDI-P, Pemda bersama pemerintahan pusat akan terus mengerjakan rapat pantauan berkaitan kemajuan inflasi di wilayah masing-masing dengan bantuan kerja sama-sama seluruhnya stakeholder," ungkapkan Bahri Suli.
Kemudian, menjawab panorama umum Fraksi Golkar mengenai bendungan IPAL yang dikelolah PT. Waemami, H. Bahri Suli berkata, pembangunan bendung serta IPAL perlu bujet yang lumayan besar. Oleh sebab itu, Pemda masih tetap berusaha lakukan penyelarasan dengan Pemerintahan pusat berkaitan penganggaran itu.
Terakhir, buat panorama umum Fraksi Nasdem berkaitan kerja sama pemerintahan serta swasta (CSR) dalam soal bangun struktur pengendalian sampah bertaraf lokasi lewat skema pemrosesan Sampah Lokasi (TPS 3R), Sekda Bahri Suli memaparkan jika, dikehendaki TPS 3R bisa membuat layanan persampahan yang maksimum maka sampah yang dibuat oleh penduduk bakal diurus maka dari itu kedepannya berharga ekonomi.(Red)